Raker Perdana dengan Komisi XIII DPR RI, Supratman Bahas Fokus Kerja Kementerian Hukum

    Raker Perdana dengan Komisi XIII DPR RI, Supratman Bahas Fokus Kerja Kementerian Hukum

    Jakarta - Menteri Hukum, Supratman, menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Senin (4/11/2024). Ini merupakan rapat perdana Menteri Hukum bersama DPR sejak dibentuknya Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam raker ini, Supratman dan anggota Komisi III membahas fokus kerja Kementerian Hukum pasca pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian.

    Supratman menyampaikan, bahwa saat ini Kemenkumham  sedang berada dalam masa transisi pasca pemisahan menjadi tiga kementerian. Tim transisi Kemenkumham menargetkan penyelesaian kelembagaan pada Juni tahun 2025. 

    Selain itu, pihaknya saat ini tengah fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya ini dimulai sejak perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pembangunan sistem merit sebagai dasar pengembangan karir pegawai yang adil dan sesuai kompetensi.

    “Memastikan rekrutmen CPNS yang saat ini sedang berlangsung dengan lancar, karena merupakan bagian awal penentuan kualitas SDM. Kualitas SDM menentukan keberhasilan organisasi, ” ujar Supratman di ruang rapat Gedung Nusantara II DPR RI.

    Di bidang regulasi, lanjut Supratman, Kementerian Hukum fokus melakukan reviu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan agar selaras mendukung Indonesia Emas 2045.

    “Kementerian Hukum melakukan reviu terhadap seluruh Undang-undang, peraturan pemerintah, agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, supaya satu langkah menuju Indonesia Emas 2045, ” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi XIII, Al Muzzammil Yusuf, meminta Kementerian Hukum memperhatikan aspek meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi.

    Di samping itu, anggota komisi XIII, Ali Mazi, menginginkan peningkatan fungsi pembinaan hukum nasional. Menurutnya, pembinaan hukum nasional memberikan dampak positif sejak tahun 1990-an.

    Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, turut menyampaikan pandangan dalam raker ini. Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengharapkan penempatan pegawai-pegawai yang berintegritas dan memiliki pengetahuan luas pada setiap satuan kerja Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI). 

    “Kami menitipkan orang-orang yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kedalaman pengetahuan. Jika orang tidak mempunyai integritas maka akan menimbulkan persoalan besar, ” pinta Yasonna.

    Menanggapi masukan dari anggota Komisi XIII DPR, Supratman memastikan bahwa Kementerian Hukum akan meneruskan kinerja baik yang telah diwariskan oleh menteri-menteri sebelumnya. Sebagai contoh, penyatuan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia. Ia menjelaskan, tim Kementerian Hukum sedang menyiapkan naskah akademik untuk menambahkan prodi baru, diantaranya terkait peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, bahkan Hak Asasi Manusia.

    “Semua yang baik pasti kami lanjutkan, termasuk keberadaan Politeknik Pengayoman Indonesia. Kementerian PANRB sudah menyetujui agar Politeknik berada dalam satu atap di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. BPSDM sedang menyiapkan naskah akademik untuk menyiapkan prodi yang baru, ” jelasnya.

    Muhammad Febri

    Muhammad Febri

    Artikel Sebelumnya

    Penguatan Tugas dan Fungsi Tim Pamintel...

    Artikel Berikutnya

    Pemkot Balikpapan dan Rutan Balikpapan Bahas...

    Komentar

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    TV Parlemen Live Streaming
    Bakamla RI Berikan Pertolongan Medis ABK KM Lintas Samudra 2 di Perairan Natuna
    Cegah TB Dan HIV/AIDS  Rutan Balikpapan Gelar Screening
    Siap Ikuti Arahan Presiden dan Menteri,  Kepala Rutan Balikpapan Ikuti Pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Terkait Masa Transisi
    Fokus Siapkan Langkah Awal,  Rutan Balikpapan Laksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Lapas Penajam T.A. 2024
    Pemkot Balikpapan dan Rutan Balikpapan Bahas Sinergi Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Bagi Tahanan dan Warga Binaan
    Hasil Karya Warga Binaan Rutan Balikpapan Dimanfaatkan di Masjid PT Pertamina Transkontinental
    Cegah TB Dan HIV/AIDS  Rutan Balikpapan Gelar Screening
    Senam Bersama di Rutan Balikpapan, Langkah Menuju Hidup Sehat Bagi Tahanan dan Warga Binaan
    Hasil Karya Warga Binaan Rutan Balikpapan Dimanfaatkan di Masjid PT Pertamina Transkontinental
    Serius Tangani Narkoba dan Penipuan, Rutan Balikpapan Ikuti Analisa dan Evaluasi Oleh Direktorat Pengamanan dan Intelijen Secara Daring
    Fokus Siapkan Langkah Awal,  Rutan Balikpapan Laksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Lapas Penajam T.A. 2024
    Akselerasi Penggunaan TI, Rutan Balikpapan Ikuti Evaluasi Penggunaan Fitur Asesmen dalam Sistem Database Pemasyarakatan
    Konsisten Disipli Bertugas, Rutan Balikpapan Laksanakan Apel Pagi Rutan
    Rutan Balikpapan Ikuti Zoom Penguatan Kehumasan yang Diselenggarakan oleh Humas Ditjenpas
    Hadapi Transformasi Kementerian Baru Karutan Balikpapan Beri Penguatan Kepada Petugas Rutan
    Rutan Balikpapan Ikuti Rapat Penyusunan Standar Barang Dan Standar Kebetuhan BMN Pada DITJENPAS Dan DITJENIM
    Komitmen Dalam Melayani Kesehatan Warga Binaan, Rutan Balikpapan Lakukan Kerjasama Bersama Klinik Khatulistiwa Dalam Melayani Pasien

    Tags